Ada 150 Judul Skripsi Hukum GRATIS Mudah Dikerjakan yang dapat membantu teman teman mendapatkan judul skripsi hukum gratis dan mudah dikerjakan. Silahkan pilih yang sesuai dengan kebutuhan teman teman.
Sebagian besar teman teman mahasiswa bingung bagaimana cara memilih judul, sebenarnya mudah saja . Teman teman sebaiknya memilih judul skripsi yang mudah dikerjakan agar nantinya setelah judul disetujui tidak mengalami kesulitan karena sudah disaring hanya judul yang mudah dikerjakan saja yang teman temanajukan ke dosen.
Judul Skripsi Hukum GRATIS Mudah Dikerjakan
Tinjauan Tentang Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Penanganan Kasus Hukum Perdata (Studi pada Lembaga Bantuan Hukum di Surakarta).
Peran Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Polres Boyolali).
Perjanjian Jual Beli On-Line (Studi Kasus e-commerce Forum Jual Beli Pada Situs www.kaskus.co.id).
Tinjauan Yuridis Tentang Pemberian Santunan Bagi Tenaga Kerja Di PT.Filamendo Sakti Tangerang.
Hukum Dan Pergantian Kelamin: Studi Tentang Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Pengadilan.
Perlindungan Hukum Hak-Hak Korban Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana (Studi Kasus Di Kabupaten Sukoharjo).
Peran Dan Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencurian Pada Tingkat Penyidikan.
Perjanjian Jual Beli Melalui Media Toko Online Ditinjau Dari Uu No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
Peran Lembaga Penyedia Layanan Terpadu Berbasis Gender Dan Anak Terhadap Anak Korban KDRT.
Konsumen Dan Parkir: Studi Tentang Pertimbangan Dari Hakim Tentang Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku.
Tinjauan Yuridis Tentang Putusan Terhadap Pemeriksaan Perkara Pembatalan Akta Jual Beli Tanah (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Semarang).
Kajian Hukum Terhadap Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (Skmht) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan (Studi pada Kantor Notaris di Purwodadi).
Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anggota Kepolisian (Study Kasus di Wilayah Hukum Boyolali).
Siaran Televisi Dan Anak: Studi Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Tayangan Infotainment.
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kewenangan Menembak Yang Dimiliki Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Kajian Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Kredit Sepeda Motor Di PT. Bentara Multifinance Cabang Surakarta.
Akibat Hukum Penolakan Penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan (Bap) Perkara Oleh Tersangka Dalam Proses Peradilan Pidana.
Tindak Pidana Pencurian Kayu Hasil Hutan Negara Wilayah Perum Perhutani Dan Upaya Penanggulangannya ( Studi Kasus di Wilayah Hukum Rembang ).
Perjanjian Kredit: Studi Tentang Perlindungan Hukum Bagi Penerima Kredit Modal Usaha Di PT. Bpr Sabar Artha Palur.
Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran.
Piagam Madinah Dan Demokrasi Di Indonesia (Studi Tentang Kontribusi Piagam Madinah Terhadap Konsep Demokrasi Dalam Undang-Undang Dasar 1945).
Respon Aparat Penegak Hukum Terhadap Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Penyelesaian Anak Berhadapan Dengan Hukum.
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana (Studi Di Pengadilan Negeri Sukoharjo).
Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Di Bidang Hak Cipta Model Ukiran Kayu Di Kabupaten Jepara (Studi Kasus Pengadilan Niaga Semarang).
Eksekusi Terhadap Obyek Hak Tanggungan Dengan Bantuan Pengadilan (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sragen).
Pelaksanaan Pemenuhan Tanggung Jawab PPAT Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah Beserta Akibat Hukumnya (Studi di Kantor PPAT Wilayah Kabupaten Sukoharjo).
Klausula Eksonerasi dan Konsumen (Studi Terhadap Perjanjian Laundry di Gonilan, Kartasura, Sukoharjo).
Fungsi Alat Bukti (Sidik Jari) Dalam Mengungkap Tindak Kejahatan Pencurian (Studi Kasus Di Polresta Surakarta).
Penegakan Hukum Terhadap Praktek Prostitusi Anak Di Kota Surakarta (Perspektif Penal Dan Nonpenal).
Pelaksanaan Pengelolaan Barang Bukti Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana ( Studi Kasus di Polresta Surakarta ).
Kriminalisasi Terhadap Hakim (Tinjauan Yuridis UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).
Pelaksanaan Pengawasan Notaris Oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Studi: MPD Kota Surakarta).
Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta).
Pemidanaan Terhadap Pelaku Pemerkosaan Yang Berusia Lanjut.
Penangguhan Penahanan Terhadap Tersangka Atau Terdakwa Dalam Perkara Pidana.
Sistem Pertanggungjawaban Pidana Anak Di Indonesia.
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Campuran.
Aspek Jaminan Dalam Perjanjian Pembiayaan Di Baitul Mal Wattamwil (BMT) Ahmad Dahlan Cawas.
Upaya Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan oleh Pelajar Dan Upaya Penanggulangannya ( Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polres Klaten).
Tinjauan Yuridis Sengketa Iklan Layanan Blackberry Yang Menyesatkan Antara Konsumen Dan Telkomsel (Studi Kasus Putusan BPSK kota Surakarta Nomor: 001-3/I/IX/2011/BPSK Ska ).
Peran Reserse Sebagai Penyidik Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Kasus Di Polresta Surakarta, Polres Sragen Dan Polres Sukoharjo).
Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kerjasama Sponsorship Yang Diselenggarakan PT. Nojorono Tobacco Internasional.
Pelaksanaan Asuransi Kredit Perdagangan Di PT. Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) Surakarta.
Tinjauan Yuridis Tentang Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia (Studi Pada Bank Rakyat Indonesia Unit Sidodadi Cabang Sragen).
Peranan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sragen).
Pelaksanaan Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan (Study Kasus Di Bpr Bank Boyolali).
Tinjauan Yuridis Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta).
Tinjauan Tentang Pelaksanaan Pendidikan Perseroan Terbatas Berdasarkan UU PT. No 40 Tahun 2007 (Studi Kasus Kantor Notaris Di Surakarta).
Peranan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kota Surakarta Dalam Pembinaan Terhadap Anak Yang Memperoleh Sanksi Tindakan.
Perlindungan Hukum Terhadap Jaminan Sosial Tenaga Kerja Di PT. Prabu Dian Kencana Kota Surakarta.
Konsumen Dan Bahan Tambahan Makanan (Studi Tentang Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Jajanan Pasar Disurakarta).
Wanprestasi Dan Penyelesaiannya Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil ( Studi Kasus Di Wawa Rental Mobil Kabupaten Sragen).
PELAKSANAAN KREDIT USAHA RAKYAT TANPA AGUNAN DENGAN SISTEM OFFICE CHANELING PADA BANK NAGARI CABANG PASAR RAYA PADANG.
PELAKSANAAN PEMBINAAN KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH DI KOTA PADANG.
PENGARUH PELAKSANAAN OUTSOURCING (ALIH DAYA) TERHADAP KEBERADAAN SERIKAT PEKERJA/BURUH DI KOTA PADANG.
ANALISIS HUKUM TERHADAP PUTUSAN PRAPERADILAN NOMOR 04/PID.PRA/2010.PN.PDG DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT KETERANGAN KEMATIAN ATAS NAMA BARTI.
PENERAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) DI BIDANG LINGKUNGAN ( Studi pada PT. Indonesia Asahan Alumunium ).
PELAKSANAAN PENINGKATAN MODAL KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS NEGERI PADANG (KPRI-UNP) MELALUI MODAL PINJAMAN BANK DALAM PEMBERIAN KREDIT KEPADA ANGGOTA.
IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM PROSES PERADILAN PIDANA (Studi Kasus Pengadilan Negeri Kelas I A Padang).
LEGALITAS PEMBERIAN REMISI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI. Unand.
PERANAN POLISI LALU LINTAS DALAM MENINGKATAN KESADARAN HUKUM PENGGUNAAN HELM BAGI PENGEMUDI SEPEDA MOTOR RODA DUA.
PELAKSANAAN PENGAWASAN YANG DILAKUKAN OLEH HAKIM PENGAWAS TERHADAP KURATOR DALAM PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT DI WILAYAH PENGADILAN NIAGA JAKARTA.
KEKUATAN SIDIK JARI SEBAGAI ALAT BUKTI PETUNJUK DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA DI TINGKAT PENYIDIKAN.
PELAKSANAAN PENGAWASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KOTA PADANG TAHUN 2011.
PENERAPAN HAK-HAK NARAPIDANA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 DI DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A PADANG.
KEWENANGAN GUBERNUR DALAM URUSAN AGAMA DI DAERAH.
PENERAPAN SANKSI PIDANA PASAL 82 UU NO 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TURUT SERTA TERHADAP TINDAK PIDANA ABORSI.
PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN UANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA.
PELAKSANAAN KEWENANGAN BADAN MUSYAWARATAN NAGARI (BAMUS) DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NAGARI PADA NAGARI KOTO MALINTANG KECAMATAN TANJUNG RAYA KABUPATEN AGAM.
KEDUDUKAN FRAKSI DALAM PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DPRD (Studi pada DPRD Provinsi Sumatera Barat).
PENYESUAIAN STATUS HUKUM YAYASAN DAN PELAKSANAANNYA PADA YAYASAN PENDIDIKAN DAN DAKWAH ISLAM WIHDATUL UMMAH DI KABUPATEN TANAH DATAR.
PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME.
PENGAWASAN PEMERINTAH KABUPATEN AGAM DALAM PEMANFAATAN SUMBER DAYA AIR DANAU MANINJAU.
KEDUDUKAN PERATURAN NAGARI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.
IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HAK–HAK ANAK SEBAGAI TERDAKWA PADA TINGKAT PEMERIKSAAN DI PENGADILAN NEGERI PADANG.
HUBUNGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PASCA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004.
PERLINDUNGAN HAK ANAK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK TANJUNG PATI KABUPATEN 50 KOTA MENURUT KAJIAN UNDANG -UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA.
IMPLEMENTASI FUNGSI PENCEGAHAN KPK DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI.
PENGATURAN DAN PELAKSANAAN STANDARDISASI DAN SERTIFIKASI USAHA JASA PARIWISATA DI KOTA BUKITTINGGI.
PENYELESAIAN SENGKETA TRANSAKSI PERBANKAN SYARIAH PADA BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL ( STUDY KASUS DAPENDA DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI DAN PT INDO SARI PRIMA ).
PELAKSANAAN FUNGSI ANALISIS OLEH PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN ( PPATK ) DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.
PELAKSANAAN PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT (Studi pada BNI Sentra Kredit Kecil Padang).
PELAKSANAAN PEMBERIAN BANK GARANSI DI PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMBAR CABANG BUKITTINGGI.
PELAKSANAAN PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT OLEH KURATOR DALAM MENYELESAIKAN PERKARA KEPAILITAN.
FUNGSI PEMERINTAHAN DAERAH DALAMMENJAGA PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA.
PENEGAKAN HUKUM UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN OLEH PPNS KEIMIGRASIAN TERHADAP WARGA NEGARA ASING YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL ( Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kantor Imigrasi Kelas I Padang ).
PEMENUHAN HAMBAGI PEKERJA/BURUH DI PERUSAHAAN KECILMENENGAH DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTAMENURUT UNDANG-UNDANG NO 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN.
PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAMPERJANJIAN BAKU PADALEASING KENDARAAN BERMOTOR OLEH PT. BUSSAN AUTO FINANCE (BAF) CABANG PAYAKUMBUH.
PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP RESIDIVIS ANAK PELAKU TINDAK PIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK KLAS IIB TANJUNG PATI.
PELAKSANAAN KEWENANGAN PENYIDIK DIREKTORAT RESERSE NARKOBA DALAM PROSES PEMERIKSAAN TERSANGKA DI TINGKAT PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA TERKAIT DENGAN PERLINDUNGAN HAK-HAK TERSANGKA (Studi Kepolisian Daerah Sumatera Barat).
PENYELESAIAN SENGKETA ASURANSI KREDIT MELALUI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) KOTA PADANG (STUDI ATAS SENGKETA KONSUMEN NOMOR 86/P3K/2012).
KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH PASCA-PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 92/PUU-X/2012.
PERMOHONAN IZIN PERKAWINAN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA KOTA PADANG.
PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM DALAM BERACARA SECARA CUMA - CUMA (PRODEO) OLEH LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) PADANG.
PENGELOLAAN PASAR SEBAGAI KEKAYAAN NAGARI DI NAGARI LUBUK ALUNG KABUPATEN PADANG PARIAMAN.
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERTAMBANGAN TANPA IZIN (STUDI KASUS DHARMASRAYA, SUNGAILIAT DAN TANJUNG PANDAN).
IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN TERHADAP SAKSI PELAPORPENYALAHGUNAAN NARKOTIKAPADA TAHAP PENYIDIKAN DI SATUAN RESERSE NARKOBA POLRESTA PADANG.
PEMBANGUNAN JALAN LINGKAR UTARA ( NORTH RING ROAD) KOTA SOLOK.
PENERAPAN PIDANA TERHADAP ANAK YANG MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT YANG KARENA KELALAIANNYA MENYEBABKAN MATINYA ORANG.
PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH OLEH MAHKAMAH AGUNG BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 78 TAHUN 2012 TENTANG PEMILIHAN, PENGESAHAN PENGANGKATAN,PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH ( Studi : Aceng Fikri sebagai Bupati Garut ).
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INDIKASI GEOGRAFIS DALAM KETENTUAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL.
Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Dalam Perkawinan (Suatu Kajian yuridis Sosiologis Terhadap Implementasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
PERBANDINGAN PENGATURAN ABORSI MENURUT UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU DI INDONESIA.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGEMUDI KENDARAAN RODA EMPAT YANG KARENA UGAL-UGALAN DI JALAN RAYA MENGAKIBATKAN KEMATIAN ORANG LAIN (Studi Kasus Pengadilan Kelas I A Padang).
KAJIAN YURIDIS RANCANGAN UNDANG-UNDANG HUKUM MATERIIL PERADILAN AGAMA BIDANG PERKAWINAN MENGENAI SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN.
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Seorang Guru SD yang Melakukan Pelecehan Seksual Anak di Sekolah Menurut Undang-Undang No, 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
AKIBAT HUKUM PERATIFIKASIAN PERJANJIAN INTERNASIONAL DI INDONESIA: STUDI KASUS KONVENSI PALERMO 2000
EKSISTENSI HAK ATAS MATERI PORNOGRAFI BERDASARKAN NORMA KESUSILAAN.
Tanggung Gugat X Terhadap Y Terkait Kasus Pelanggaran Hak Cipta Berupa Artikel Ditinjau dari UU NO. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.
Tanggung Gugat PT. Telkom Indonesia Atas Dirubahnya Secara Sepihak Sistem Tagihan Tetap dengan Paket tagihan Tetap Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Pengganti Bedasarkan Hukum Islam.
Penyalahgunaan Kewenangan Direksi Perseroan Terbatas BM Terhadap Penjualan Aset Perusahaan.
Perlindungan Hukum Pembeli Rusunami KR Atas Kepailitan Pengembang Perseroan Terbatas MSS.
Tanggung Gugat Pelaku Usaha Atas Beredarnya Permen Karet Perangsang Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahub 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
Penerapan Asas Kebebasan Penerbangan Menurut Konvensi Chacago Tahun 1944 Sehubungan dengan Kedaulatan Negara di Wilayah Udara Terkait Asean Open Sky 2015.
Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris karena Pewaris Mewakafkan Satu-Satunya Harta Warisan Ditinjau Berdasarkan Hukum Islam.
Pertnggungjawaban Pidana Terhadap CS yang Mengakui Diri Sebagai Rasul Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 Tentang Penyalahgunaan/ Atau Penodaan Agama.
Tanggung Jawab Nahkoda Kapal Motor AP dalam Kasus Tabrakan kapal yang Terjadi di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.
Formulasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dan Penegakan Hukumnya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta dan Surabaya. Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.
Tanggung Gugat Auto 2000 Cabang Karawang Atas Pemberian Pelek Ban Cadangan yang Tidak sesuai dengan Spesifikasi.
Reimplementasi Hukum Pidana Korupsi Dalam Aspek Kepemilikan Hak Atas Tanah
Tanggung Gugat Asuransi Jiwa Bersama Buiputera 1912 Atas Meninggalnya Tertanggung dan Besarnya Jumlah Pertanggungan.
Tanggung Gugat Dokter dan Rumah Sakit DS di Kota Surabaya Atas Tertingalnya Kasa dalam Tubuh Mr X Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Analisis Hukum Tentang Peran Pemerintah dalam Menangani Kasus Kejahatan Kemanusiaan yang Dilakukan Oleh Warga Aliran Sunni Terhadap Warga Syiah Sampang Berdasrkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
Indonesia's Extradition Law and Arrest Warrant Against Protected Persons
Pelermo Convention in Our Legal System: Part of Our National Law or Merely A Source of Law. In: The 5th CILS Conference on International Cooperation, 27-28 October 2014, Faculty of Law Universitas Indonesia.
Penerapan Perjanjian lnternasional di Pengadilan Nasional: Sebuah Kritik terhadap Laporan Delegasi Republik Indonesia kepada Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang lmplementasi Kovenan lnternasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik di Indonesia. Padjadjaran : Jurnal Ilmu Hukum, 1 (1). pp. 57-77. ISSN 0216-8227
Putusan Bebas Terhadap UDdalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Perlindungan Konsumen Terhadap Informasi pada label Minuman Bersoda S.
Kedudukan Hukum Terhadap Harta Bawaan Akibat Adanya Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 53/PDT.G.2007.PN.GS Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Anti money laundering regime in Indonesia: Prevention and eradication perspectives
Memaknai Unsur Merugikan Keuangan Negara pada Tindak Pidana Korupsi Sebagai Alasan Pemberatan dalam RUU KUHP
Pendidikan Tentang Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dalam Dimensi Kejahatan Siber
Tinjauan Yuridis Perempuan Sebagai Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
Pertanggungjawaban Pidana EB sebagai Perantara Dalam Jual Beli Sabu-Sabu Berdasarkan Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 44 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Tanggung Jawab P.T. Vanesa Corporation Terhadap Pencemaran Lingkungan di Sungai Batang Ayumi Atas Kebocoran Pipa Pembuangan Limbah Ditinjau dari UU NO. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Perlindungan Hukum bagi Pembeli Bidang Tanah dan/atau Banguna yang Didasarkan Surat Pernyataan Pengampuan.
Pembatalan Penjualan Obyek Gadai Ketika Pemberi Gadai Wanprestasi Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Yayasan Penyalur Pembantu Rumah Tangga di Bawah Umur Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Kios Plaza Serpong yang Disita Asetnya Sebagai Barang Bukti Tersangka RT Kasus Bank Century.
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Kasus Air Baku yang Berbakteri Tinggi di PDAM Surya Sembada Surabaya Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pemegang Hak Tanggungan Terhadap Perampasan Benda Jaminan Berupa Sebidang Hak Atas Tanah dan Banguna Ruko yang Dilakukan Negara.
Tanggung Jawab Perseroan Terbatas KBS Atas Pemutusan Kontrak Secara Sepihak Kepada Perseroan Terbatas ASIP Berdasrkan Kitab Undang0Undang Hukum Perdata.
Putusan Pidana Penjara Terhadap Pelaku Anak Berusia 11 tahun Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.
Pertanggungjawaban Pidana Sekolah JH Atas Tindakan Kekerasan Terhadap Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
Perlindungan Hukum Bagi Debitur Terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Tanpa Sertifikat Jaminan Fidusia oleh Perusahaan Leasing.
Harta Besama yang Diperjualbelikan dan Dijamin Tanpa Persetujuan Mantan Istri.
Analisis Yuridis Penerapan Azas Double Jeopardy Oleh Pemerintah Amerika Serikat Terhadap Perjanjian Ekstradisi Amerika Serikat dan Italia Tahun 1984 : Amanda Knox Case.
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Wanprestasi dari Pengembang.
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang Mengkonsumsi Garam Pengenyal yang Mengandung Boraks.
Pertanggungjawaban Malaysia Atas Tindakan Warganya Terhadap Pekerja Migran Indonesia Menurut Konvensi Pekerja Migran 1990.
Perkembangan Konstitusi di Indonesia. In: Satu Dasawarsa Perubahan UUD 1945
Tanggungjawab Hukum Pemerintah Kabupaten Mojokerto Terhadap Dampak Penambang Pasir Liar Di Sungai Brantas Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Perlindungan Hukum Pada Nasabah Bank Atas Sebagian Dana Yang Hilang Akibat Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Yang Tertelan Dalam Mesin Atm Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
Analisis Kasus Tindakan Pekerja Yang Menolak Mengundurkan Diri Sebagai Pekerja Pada Perusahaan.
Penyelesaian Sengketa Antara Pt Lion Mentari Airlines Dengan Tiga Mantan Pilot Lion Air Ditinjau Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
Upaya Warga Surabaya Terhadap Pemerintah Kota Surabaya Atas Dilepaskannya Tanah Tetapi Belum Dibayar Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Dampak Jangka Panjang Dalam Mengkonsumsi Mie Instan.